Pencucian Uang

Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan upaya untuk mengaburkan asal-usul harta yang berasal dari tindak pidana. Pasal 3, 4 dan 5 UU PPTPU merincikan pelaku TPPU sebagai:

  • Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana;
  • Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana;
  • Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU PPTPPU, Hasil tindak pidana adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana:

  1. korupsi;
  2. penyuapan;
  3. narkotika;
  4. psikotropika;
  5. penyelundupan tenaga kerja;
  6. penyelundupan migran;
  7. di bidang perbankan;
  8. di bidang pasar modal;
  9. di bidang perasuransian;
  10. kepabeanan;
  11. cukai;
  12. perdagangan orang;
  13. perdagangan senjata gelap;
  14. terorisme;
  15. penculikan;
  16. pencurian;
  17. penggelapan;
  18. penipuan;
  19. pemalsuan uang;
  20. perjudian;
  21. prostitusi;
  22. di bidang perpajakan;
  23. di bidang kehutanan;
  24. di bidang lingkungan hidup;
  25. di bidang kelautan dan perikanan; atau
  26. tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) UU PP TPPU harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga akan digunakan dan/atau digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris perseorangan disamakan sebagai hasil tindak pidana.

Kejahatan yang melibatkan transaksi keuangan pada penyedia jasa keuangan adalah kejahatan-kejahatan seperti disebutkan dalam pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) yang dalam aksinya dilakukan diketahui terkait transaksi pada penyedia jasa keuangan baik sebagai sarana maupun sasaran kejahatan. Masyarakat juga dapat melaporkan dugaan peningkatan kekayaan secara tidak wajar kepada PPATK.

Klik ikon diatas untuk memulai pembuatan laporan pengaduan anda.

Caranya ?

Laporan Anda dapat disampaikan melalui beberapa cara sebagai berikut:

1. Website : https://wbs.ppatk.go.id
2. E-mail : dumastppu@ppatk.go.id
3. Surat : Layanan Pengaduan Masyarakat PPATK
Jl. Ir H Juanda No.35
Jakarta Pusat 10120
4. Datang langsung ke Kantor PPATK

Aman!

Kerahasiaan dari pelapor
dugaan Tidak Pidana
Pencurian uang dijamin!